PPKn atau PKn merupakan program pendidikan yang memiliki misi untuk mengembangkan nilai luhur dari moral yang berakar pada budaya dan keyakinan bangsa Indonesia yang memungkinkan dapat diwujudkan dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bagi guru SD maupun pendidik di jenjang lainnya PPKn atau PKn memiliki dua sisi kegunaan, Pertama untuk dirinya sendiri sebagai warga negara diharapkan menjadi sarana pemahaman, penghayatan, dan perwujudan nilai dan moral pancasila dan UUD’45 dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, sebagai guru/pendidik diharapkan menjadi media pendidikan yang memungkinkan peserta didik secara sadar dan sistematis berupaya untuk mengerti, menghayati dan menerapkan nilai dan moral Pancasila dan UUD’45 seseuai dengan perkembangan pribadi dan lingkungannya.

1.   Kedudukan dan Fungsi Pancasila.

Kedudukan dan Fungsi Pancasila sebagai titik sentral pembahasan ini adalah kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan kausa finalis pancasila yang dirumuskan oleh pembentuk negara pada hakekatnya adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Namun hendaknya dipahami bahwa asal mula pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah digali dari unsur-unsur yang berupa nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia sendiri yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia.

a.   Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Pandangan hidup adalah filsafat hidup seseorang yaitu kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, ketepatan dan manfaatnya. Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan bangsa itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

b.   Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila dalam kedudukan ini sering, disebut sebagai Dasar filsafat atau Dasar.Falsafah Negara (Philosofische Gronslag) dari negara, ideologi negara atau (Staatsidee). Dalam pengertian, ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan lain perkataan pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini, dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

a).  Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerokhanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.

b).  Meliputi suasana kebatinan Geistlichenhintergrund) dari Undang-Undang Dasar 1945

c). Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).

d). Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar me­ngandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara . (termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional) untuk memelihara budi pekerti (moral) kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang bunyinya sebagai berikut : “……………..Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa. menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab “.

e).  Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara negara. para pelaksana pemerintahan (juga para penye­lenggara partai dan golongan fungsional).

Dasar formal kedudukan. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang bunyinya sebagai berikut : “…………..maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,  kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “.

 

 

 

 

 

 

c.   Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia.

Istilah ideologi berasal dari kata ‘idea’ yang berarti ‘gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita’ dan ‘logos’ yang  berarti ‘ilmu’, Kata ‘idea’ berasal dari kata bahasa Yunani ‘eidos’ yang artinya ‘bentuk’. Di samping itu ada kata ‘idein’ yang artinya ‘me/ihat’. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (the science of ideas). atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, ‘idea’ disamakan artinya dengan, ‘cita-cita’. Cita-cita yang. dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham.

Memang pada hakekatnya ­antara dasar dan cita-cita itu sebenarnya dapat merupakan satu-kesatuan. Dasar ditetapkan karena ada cita-cita yang mau dicapai. Sebaliknya, cita-cita ditetapkan berdasarkan atas suatu landasan. asas atau dasar yang telah ditetapkan pula. Dengan demikian ideologi mencakup pengertian tentang idea-idea, pengertian-pengertian dasar, gagasan-gagasan dan cita-cita.

d.   Pancasila sebagai Ideologi yang Reformatif, Dinamis dan Terbuka

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, na­mun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancsila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-­masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut :

Nilai Dasar,, yaitu hakikat kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatu, kerakyatan dan keadilan. Nilai dasar tersebut adalah merupakan essensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar.

Nilai Instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksananya. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar dalam rangka penyesuaian dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila.

 

 

Nilai Praksis

1)    Dimensi Idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Hakikat nilai-nilai Pancasila tersebut bersumber pada filsafat Pancasila (nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila).

2) Dimensi Normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan da1am suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan.

3) Dimensi Relistis, yaitu suatu ideologi harus mampu mencermin­kan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal serta normatif maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehi­dupan masyarakat secara nyata (kongkrit) baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara.

2.   Makna Nilai-Nilai Setiap Sila Pancasila.

1.   Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa, berarti Yang Maha Tunggal, tiada sekutu dalam zat-Nya, sifat-Nya, dan perbuatan-Nya. Zat Tuhan tidak terdiri atas zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Sifat-Nya adalah sempurna dan perbuatan-Nya tiada dapat disamai oleh siapa pun/apa pun. Tiada yang menyamai Tuhan, Dia Esa. Jadi. Ketuhanan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta.

2.   Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi seperti yang dimilikinya itu, manusia tinggi martabatnya. Dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma.

Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Keputusan dan tindakan didasarkan pada objektifitas, tidak pada subjektifitas. Di sinilah yang dimaksud dengan wajar/ sepadan.

Maksudnya, sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan, dan kesusilaan. Adab terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan, atau moral. Dengan demikian, beradab berarti berdasarkan nilai-nilai kesusilaan, bagian dari kebudayaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan.

3.   Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia.

4.   Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan   / Perwakilan

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani.

Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem, dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputuan-keputusan,

UUD 1945 DAN AMANDEMEN

Dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa untuk menterjemahkan kata “constitution” Inggris dengan Undang-Undang Dasar (Indonesia). Pemakaian istilah Undang-Undang Dasar membayangkan suatu naskah tertulis saja, karena Undang-undang Dasar merupakan hal yang tertulis. Padahal istilah constitution merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat UUD 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar yaitu hukum dasar yang tertulis. Jadi UUD bukanlah satu-satunya hukum dasar. Dikatakan sebagian dari hukum dasar karena disamping hukum dasar yang tertulis (UUD 1945) masih ada hukum dasar yang tidak tertulis yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, yang biasanya disebut Konvensi (kebiasaan ketatanegaraan).

Menurut Mahfud (dalam Denny indrayana, Amandemen UUD 1945), ada lima kelemahan dasar dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) : Pertama, Sistem konstitusi dibawah UUD 1945 bersifat “sarat-eksekutif (executive heavy)”. Kedua, tidak ada checks and balances didalamnya. Ketiga, UUD 1945 mendelegasikan terlalu banyak aturan konstitusional ke level undang-undang. Keempat, didalamnya terdapat sejumlah pasal yang bermakna ambigue alias rancu. Kelima, konstitusi ini terlalu banyak bergantung pada politic goodwill dan integritas para politisi.

–     Berapa kali UUD 1945 diamandemen ?

Sejak digulirkan reformasi, MPR berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali.

  • Amandemen pertama, dilakukan pada Sidang Umum MPR RI Tanggal 19 Oktober 1999 dengan perubahan dan penambahan pasal-          pasal sebagai berikut :

Pasal 5 (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13 (2), pasal          14, pasal 15, pasal 17 (2) (3), pasal 20 dan pasal 21, yang inti substansinya tentang       pembatasan masa jabatan presiden, kewenangan legislatif serta substansi yang membatasi kewenangan presiden. (Arif Hidayat dalam Hasan Suryono, 2005 : 70 ).

  • Amandemen Kedua, dilakukan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 18 Agustus 2000 yang menghasilkan perubahan dan penambahan yang lebih luas lagi, yaitu pasal 18, pasal 19, pasal 20 (5), pasal 20 a dan b, Bab IXa, pasal 25e, Bab X, pasal 26 (2), pasal 27 (3), Bab Xa, pasal 28a sampai c.
  • Amandemen Ketiga, dilakukan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 9 Nopember 2001 menyangkut perubahan dan penambahan yang substansinya lebih luas dan mendasar, yaitu perubahan dan penambahan mengenai kewenangan MPR, tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan memunculkan lembaga-lembaga negara baru serta pencantuman secara explisit peraturan mengenai pemilu.
  • Amandemen Keempat, dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2002 berhasil menuntaskan perubahan-perubahan mengenai hal-hal yang belum disepakati oleh kekuatan sosial politik yang ada di MPR pada sidang tahunan MPR RI 2001.

PEMBELAJARAN MATERI PANCASILA dan UUD 1945

 

Dalam kaitannya dengan materi pembelajaran Pancasila dan UUD 11945, sejumlah model pembelajaran dapat dijadikan alternatif untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran PKn. Penggunaan berbagai model pembelajaran tersebut, tentu saja harus disesuaikan dengan karakteristik tujuan pembelajaran, karakter/ kualifikasi butiran materi pembelajaran, situasi dan lingkungan belajar siswa, tingkat perkembangan dan kemampuan belajar siswa, waktu yang tersedia, dan kebutuhan siswa itu sendiri. Hal ini mengandung arti bahwa Anda mengajar di kelas rendah (kelas 1-3) alangkah tepatnya bila menggunakan metode yang berbeda dengan ketika Anda megajar di kelas-kelas tinggi (kelas 4-6). Mengapa demikian? Karena tingkat perkembangan dan kemampuan siswa kelas rendah berbeda dengan kelas tinggi.

Dalam PKn dikenal suatu model pembelajaran yaitu model VCT (Value Clarification Technique/ Teknik pengungkapannilai). Menurut A. Kosasih Djahiri (1985), model pembelajaran VCT meliputi

1) Metoda percontohan; 2) Analisis nilai; 3) VCT Daftar matrik yang meliputi, a) daftar baik buruk, b) daftar tingkat urutan, c) daftar skala prioritas, d) daftar gejala kontinum, e) daftar penilaian diri, f) daftar membaca perkiraan orang lain tentang diri kita, g) perisai kepribadian diri; 4) VCT dengan kartu keyakinan; 5) VCT melalui teknik wawancara; 6) Teknik yurisprudensi; dan 7) Teknik inkuiri nilai. Selain itu, dalam PKn dikenal pula model Permainan seperti antara lain metode bermain peran (Role Playing). Metode atau model pembelajaran tersebut di atas dianggap sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran PKn karena mata pelajaran PKn mengemban misi untuk membina, nilai, moral, sikap dan perilaku siswa di samping membina kecerdasan (pengetahuan) siswa.

Mengapa perlu pembelajaran VCT? Pola pembelajaran VCT menurut A. Kosasih Djahiri (1992) dianggap unggul untuk pembelajaran afektif karena: Pertama, mampu membina dan mempribadikan (personalisasi) nilai-moral. Kedua, mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan nilai-moral yang disampaikan. Ketiga, mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai-moral diri siswa dan nilai moral dalam kehidupan nyata. Keempat, mampu mengundang, melibatkan, membina dan mengembangkan potensi diri siswa terutama potensi afektualnya. Kelima, mampu memberikan pengalaman belajar berbagai kehidupan.

Keenam, mampu menangkal, meniadakan, mengintervensi dan mensubversi berbagai nilai-moral naif yang ada dalam sistem nilai dan moral yang ada dalam diri seseorang. Ketujuh, menuntun dan memotivasi hidup layak dan bermoral tinggi.

Yang menjadi pertanyaan kita adalah model pembelajaran apa yang cocok untuk materi Pancasila dan UUD 1945? Untuk materi Pancasila mungkin siswa Sekolah Dasar sudah mengenal berbagai konsep dan nilai-nilai Pancasila beserta hakekat dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, sehingga Anda tidak akan mengalami kesulitan dalam menentukan tema pembelajaran Tetapi untuk materi UUD 1945, siswa Sekolah Dasar (terutama kelas-kelas rendah) mungkin belum memahami apa isi-pesan, muatan, fungsi, dan kedudukan UUD 1945 termasuk perubahan-perubahannya.

Perlu Anda pahami bahwa “UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan di negara Indonesia”. Jadi intinya adalah peraturan. Sedangkan peraturan bukan hanya terdapat dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara, tetapi ada dalam setiap pergaulan manusia termasuk peraturan di sekolah yang dikenal dengan Tata Tertib Sekolah. Oleh karena itu, Anda dapat mencari pokok-pokok bahasan atau konsep-konsep mana yang tertera dalam GBPP PKn yang relevan atau merupakan penyederhanaan dari materi UUD 1945 bagi siswa Sekolah Dasar, seperti misalnya konsep ketertiban, kedisiplinan, kepatuhan, dan sebagainya sesuai dengan tingkatan kelas siswa Anda.

Dalam kaitannya dengan materi Pancasila dan UUD 1945 salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat dipertimbangkan adalah VCT percontohan (untuk kelas rendah) dan VCT Analisis Nilai untuk kelas-kelas tinggi. Mengapa untuk kelas rendah menggunakan metode percontohan? Anda sebagai guru SD tentu lebih paham bagaiman karakteristik siswa kelas 1-3 SD yang masih kesulitan memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, kajian materi yang abstrak tersebut perlu divisualisasikan melaui contoh-contoh dalam bentuk gambar, foto, atau cerita.

Sebagai contoh, untuk menjelaskan arti Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila ke-1), perlu pemberian contoh-contoh konkrit seperti gambar tempat ibadah beserta orang yang sedang beribadah, gambar/foto contoh orang yang toleran terhadap pemeluk agama lain, dan sebagainya. Demikian pula tentang pokok bahasan menghargai orang lain atau persamaan derajat (Sila ke-2), Anda dapat menampilkan contoh-contoh orang yang menghormati/menghargai orang lain dan sekaligus memberi contoh bagaimana cara menghormati dan menghargai orang lain. Selain itu dapat pula Anda menampilakn contoh langsung orang yang selalu menghormati/menghargai orang lain dan juga orang yang tidak menghargai orang lain atau melalui cerita-cerita yang kontras nilai yang merupakan realitas kehidupan di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, model percontohan (examploritori) tidak berdiri sendiri tetapi divariasikan dengan metode lain seperti ceramah, ekspositori, dan tanya jawab nilai.

Baiklah! Mari kita kaji bagaimana langkah-langkah Pembelajaran dengan model pembelajaran VCT percontohan sebagaimana dikemukakan A. Kosasih Djahiri (1985) sebagai berikut:

1.   Membuat/mencari media stimulus berupa contoh keadaan/perbuatan yang memuat nilai-nilai kontras sesuai dengan topik atau tema target pelajaran.

Media stimulus yang akan Anda gunakan dalam ber-VCT hendaknya a) mampu merangsang, mengundang dan melibatkan potensi afektual siswa;b) terjangkau oleh pengetahuan dan potensi afektual siswa (ada dalam lingkungan kehidupan siswa); c) memuat sejumlah nilai-moral yang kontras.

Stimulus tersebut dapat berupa ceritera (bisa tertulis yang dibagikan pada siswa atau ceritera yang diungkapkan guru) gambar, foto, film, dan sebagainya. Untuk Stimulus yang berupa ceritera rakyat atau kejadian/perbuatan yang tidak sesuai nilai-moral Pancasila main hakim sendiri, tabrak lari, anak durhaka, lintah darat, dan sebagainya yang sering terjadi atau dianggap rawan oleh siswa Anda atau masyarakat sekitar.

Yang perlu Anda perhatikan adalah dalam ceritera tersebut mengandung dilema atau kontras nilai supaya sikap atau nilai yang dipilih siswa dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu dan terjadi proses dialog dalam diri siswa Anda. Ceritera tersebut dapat Anda buat sendiri atau mengutip dari media masa. Contoh ceritera (fiktif) untuk stimulus.

TABRAK LARI

Suatu pagi Mas’an seorang tukang sayur yang  biasa berkeliling di desa Malabar menyebarang jalan raya tanpa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, tiba-tiba muncul sebuah minibus dengan kecepatan tinggi dan menabrak tukang sayur tersebut. Kaki Mas’an tergilas kendaraan itu dan mengalami patah kaki. Supir minibus yang bernama Teddy sedang dalam keadaan mabuk dan melarikan diri tanpa memperhatikan Mas’an. Masyarakat yang kebetulan mengetahui kejadian tersebut mengejar Teddy dan tertangkap sekitar 3 kilometer dari tempat kejadian. Kemudian beberapa pemuda ramai-ramai memukuli Teddy hingga pingsan dan beru mereka berhenti setelah datang anggota polisi lalu lintas melindungi Teddy dan kelompok pemuda itu sendiri kabur.

Sedangkan Irwan dan Yandi siswa salah satu SMUN di daerah itu memberi pertolongan kepada Mas’an dan membawanya ke Puskesmas terdekat. Istri Mas’an yang sedang hamil tua yang datang ke Puskesmas beberapa jam setelah kejadian menangis melihat suaminya terbaring tak berdaya. Padahal biaya hidup dan sekolah anaknya hanya mengandalkan dari hasil jual sayuran yang tidak seberapa. Mas’an sendiri pasrah dan akan memaafkan atas kelalaian Teddy.

Selain menggunakan ceritera, stimulus dapat juga menggunakan gambar-gambar atau foto tentang pengalaman atau pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, seperti gambar/foto masyarakat yang sedang membantu korban banjir/bencana alam, kerja bakti, foto ketika pemilihan kepala desa , dan sebagainya. Ceritera dan gambar/foto tersebut merupakan contoh-contoh perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan Pancasila yang dijadikan stimulus oleh guru yang membahas materi Pancasila.

2.   Kegiatan Pembelajaran (KBM)

Pertama, guru melontarkan stimulus dengan cara membaca ceritera (jika stimulusnya berbentuk ceritera) atau menampilkan gambar/foto. Pembacaan atau penampilan stimulus tersebut dapat dilakukan oleh Anda atau oleh siswa. Alangkah baiknya jika ada variasi antara oleh guru dan siswa. Kedua, memberi kesempatan beberapa saat kepada siswa untuk berdialog sendiri atau sesama teman sehubungan dengan stimulus tadi. Ketiga, melaksanakan dialog terpimpin melalui pertanyaan guru, baik secara individual, kelompok maupun klasikal.

Berdasarkan ceritera/kejadian di atas Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut.

●   Bagaimana perasaan kalian terhadap kejadian            tersebut?

●   Perbuatan-perbuatan apa yang dianggap tidak           sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

●   Perbuatan-perbuatan apa yang dianggap         sesuai   dengan nilai-nilai Pancasila? Dan       sebagainya.

Dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentu Anda harus memahami dan mahir dalam menggunakan keterampilan bertanya (Questioning Skill) baik dalam cara mengajukan pertanyaan dan dalam mendistribusikan pertanyaan maupun ketika menerima jawaban siswa. Pada saat siswa memberikan pertanyaan, Anda hendaknya memberikan reinforcement (penguatan) secara hangat. Keempat, Fase menentukan argumen dan klarifikasi pendirian (melalui pertanyaan guru dan bersifat individual, kelompok dan klasikal). Kelima, Fase pembahasan/pembuktian argumen. Pada fase ini sudah mulai ditanamkan target nilai dan konsep susuai materi pelajaran. Keenam, Fase penyimpulan Melalui model VCT percontohan tersebut siswa Anda dibimbing untuk mengemukakan contoh-contoh dan memahami sikap dan perbuatan yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila seperti menolong sesama teman, menengok yang sakit, saling, memaafkan, dan sebagainya.

Sekali lagi perlu diungkapkan bahwa model percontohan biasanya divariasikan dengan metode lain seperti ceramah dan tanya jawab. Metode ceramah bisa dilakukan diawal pembelajaran (sebelum mengemukakan percontohan) dan bisa pula setelah percontohan atau kedua-duanya.

Baiklah! Mari kita lanjutkan dengan contoh model pembelajaran lainnya yang dianggap cocok  digunakan dalam membelajarkan materi Pancasila dan UUD 1945 yaitu Model VCT Analisis Nilai (ANIL).

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan model Analisis Nilai sebagai berikut:

a.    Persiapan

Pertama, menyusun Satuan Acara Pembelajaran/ Satuan pembelajaran sesuai dengan pokok Pokok Bahasan Kedisiplinan atau ketertiban (jika hal ini merupakan penyederhanaan/penurunan dari materi UUD 1945

Kedua, menetapkan bagian mana dari materi kedisiplinan yang akan disajikan melalui Analisis Nilai. Anda dapat memilah kedisiplinan di sekolah, di rumah, di jalan raya, dan sebagainya.

Ketiga, menyususn skenario kegiatan, sehingga jelas langkah-langkah yang akan ditempuh.

Keempat, menyiapkan media stimulus untuk ber-VCT, seperti ceritera, guntingan berita Koran, gambar, film, dan sebagainya.

Kelima, menyiapkan lembar kerja siswa yang berisi panduan rinci bagi siswa dalam ber-VCT.

b.    Pelaksanaan

Langkah-langkah kegiatan VCT analisis nilai hampir sama dengan VCT percontohan sebagaimana yang telah Anda pelajari pada uraian diatas. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

Pertama, setelah membuka pelajaran Anda menjelaskan kepada siswa bahwa mereka akan ber-VCT.

Kedua, pelontaran/pembagian media stimulus oleh guru atau siswa berupa ceritera atau gambar/foto. Ceritera tentang Tabrak Lari di atas dapat saja dijadikan media stimulus (sebaiknya tidak diberi judul dahulu), dan langkah baiknya dilengkapi lagi dan disesuaikan dan bagian tema atau konsep yang akan dibelajarkan.

Ketiga, guru memperhatikan aksi dan reaksi spontan siswa terhadap ceritera tersebut.

Keempat, melaksanakan dialog terpimpin melalui pertanyaan guru, baik secara individual, kelompok maupun klasikal. Pertanyaan yang diajukan hendaknya berisi analisis siswa terhadap nilai-moral yang terdapat dalam ceritera itu.